Breaking

logo

June 23, 2020

Anggota DPR Kritik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos

Anggota DPR Kritik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos

NUSAWARTA - Komisi VIII DPR meminta penjelasan terkait Data Bansos yang menuai polemik di masyarakat. Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina menyebut bahwa ada kendala teknis dan kendala non-teknis terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“DTKS ini prinsipnya sudah jalan, sudah bagus konsepnya. Namun aplikasi di lapangan masih semrawut. Ini yang jadi concern kita,” kata Selly di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Ia menyampaikan bahwa ada kendala soal bagaimana proses pemutakhiran data ini berlangsung. Tumpuannya kan Pemerintah Daerah. Ternyata tidak semua Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sama untuk lakukan proses pemutakhiran data.

“Maka itu, perlu ada intervensi langsung. Tujuannya ya biar Data Sosial ini prudent, biar terpercaya gitu,” ujar Selly.

Ia menyebut bahwa ada beberapa pihak yang musti bersinergi bersama untuk hasilkan data sosial yang terpercaya.

Ia menambahkan, seharusnya Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian lain terkait DTKS. Jangan lagi ada ego sektoral.

“Pemerintah lakukan fungsi sinergi ini dengan baik dong. Data sosial kemiskinan gini kan bukan deretan angka, ini itu data hidup matinya rakyat, jangan memunggungi realita lapangan. Kalau datanya saja masih bermasalah, ya turunan programnya juga pasti jadi masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan penyaluran bansos selama pandemi Covid-19 lebih cepat dan lebih banyak yang tepat sasaran. “Karena kami melihat langsung ke lapangan. Setiap penyaluran kita melihat secara umum banyak yang lebih tepat sasaran dibandingkan yang tidak tepat sasaran,” kata Hartono. [idns]