Breaking

logo

June 24, 2020

Anggota Komisi V DPR Sebut Tarif Tol Balsam Kemahalan, Ini Kata Menteri Basuki

Anggota Komisi V DPR Sebut Tarif Tol Balsam Kemahalan, Ini Kata Menteri Basuki

NUSAWARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mengeluhkan Tarif Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang dirasa masyarakat Kalimantan Timur terlalu memberatkan.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Irwan menegaskan agar Menteri PUPR mengevaluasi kembali keputusan yang ditekennya soal tarif Tol Balsam itu.

Anggota DPR Keluhkan Harga Tol Mahal, Menteri Basuki : Tak Bisa Keputusan Pemerintah Harus Ada Persetujuan Investor

 “Mohon kebijakan, agar PUPR mengevaluasi putusan tarif Tol Balsam. Masyakarat khususnya yang berada di Kaltim sangat keberatan dengan penentuan tol yang per kilometer lebih dari Rp1.000,” ujar Irwan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR  menegaskan Tarif Tol tak bisa sepenuhnya dari keputusan pemerintah. Sebab, kepemilikan tol juga melibatkan pihak investor.

Untuk itu, penentuan besaran Tarif Tol tersebut harus dibicarakan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) karena menyangkut kepercayaan pasar terhadap investasi di Indonesia.

"Kalau untuk Tarif Tol ini punya investor harus bicara dengan BUJT untuk tarif itu, karena ini tidak bisa keputusan pemerintah sepihak," ucapnya.

Ia juga mencontohkan ketika pemerintah melakukan diskon Tarif Tol, maka harga saham investor tol akan langsung turun.

Sekadar informasi, besaran tarif Tol Balsam yang ditetapkan Menteri PUPR lebih besar dari usulan tarif sebelumnya. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) mengusulkan tarif Rp1.000 per kilometer.

Pada tiga tol sepanjang 64,87 km itu, tarif terjauh untuk kendaraan Golongan I dengan jenis sedan, jip, pikap atau truk kecil dan bus adalah Rp64.870. Namun, tarif dalam SK Menteri justru Rp75.500 yang jatuhnya Rp1.179 per km.

Sedangkan, Golongan II-III adalah Rp1.935 per kilometernya. Untuk Golongan IV-V adalah Rp2.582 per km-nya. Selain itu, Irwan mendorong Kementerian PUPR agar mengoptimalisasikan metode padat karya betul-betul juga menjadi program unggulan PUPR pada tahun 2021 mendatang. [akrt]