Apa Tujuan dan Bagaimana Skema Penempatan Dana Pemerintah di Bank Umum? | NUSAWARTA | Berita Indonesia

Breaking

logo

June 24, 2020

Apa Tujuan dan Bagaimana Skema Penempatan Dana Pemerintah di Bank Umum?

Apa Tujuan dan Bagaimana Skema Penempatan Dana Pemerintah di Bank Umum?

NUSAWARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/ PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

PMK ini merupakan revisi atau penyesuaian dari PMK sebelumnya yaitu Nomor 3/PMK 05 Tahun 2014 mengenai Penempatan Uang Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional terutama mendorong sektor riil agar kembali pulih.

Selain itu, landasan hukum Menteri Keuangan dapat melakukan Penempatan Dana di Bank Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007.

Dana yang ditempatkan pemerintah tersebut merupakan uang negara yang berada di Bank Indonesia (BI), lalu ditempatkan di bank-Bank Umum milik pemerintah. Untuk tahap awal akan ditempatkan di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.
Sementara, besarnya Penempatan Dana pemerintah di Bank Umum di tahap pertama ini sebesar Rp30 triliun.

Tujuan Penempatan Dana ini dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, terutama mendorong sektor riil yang terdampak pandemi COVID-19 agar kembali pulih.

"Jadi ini adalah agar bank segera dan terus mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya untuk pemulihan pemulihan sektor riil," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Sementara, mekanisme Penempatan Dana pemerintah untuk bank Himbara adalah Penempatan Dana di deposito dengan suku bunga yang sama seperti waktu ditempatkan di Bank Indonesia yaitu 80 persen dari 7-Day Reverse Repo Rate.

Suku bunga yang rendah ini diharapkan mampu mendorong bank-bank Himbara melakukan langkah-langkah untuk mendorong sektor riil melalui kredit yang diberikan kepada para pengusaha dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah juga.

Menkeu juga menekankan bahwa dana yang ditempatkan di bank Himbara ini memang khusus untuk mendorong ekonomi sektor riil. Sehingga, nantinya tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara dan tidak boleh untuk transaksi valuta asing maupun pembelian valuta asing.

"Jadi hanya ada dua larangan yaitu uang tersebut tidak boleh untuk membeli surat berharga negara dan tidak boleh untuk transaksi valuta asing atau pembelian valuta asing," tegasnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan didukung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan terus melakukan evaluasi dan memonitor langkah-langkah penggunaan dana ini setiap tiga bulan agar mampu mendorong sektor riil.

Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga melakukan perjanjian kerja sama dengan para CEO Himbara meminta masing-masing dari mereka untuk menyampaikan rencana penggunaan dana tersebut dalam rangka pemulihan sektor riil.

“Dalam konteks ini kami akan melakukan perjanjian kerja sama dengan para CEO bank Himbara. Untuk Menkeu akan diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan,” tambahnya. [akrt]