Buntut Zumi Zola, 3 Eks Pimpinan DPRD Jambi Nginap Gratis di KPK | NUSAWARTA | Berita Indonesia

Breaking

logo

June 23, 2020

Buntut Zumi Zola, 3 Eks Pimpinan DPRD Jambi Nginap Gratis di KPK

Buntut Zumi Zola, 3 Eks Pimpinan DPRD Jambi Nginap Gratis di KPK

NUSAWARTA - Tiga eks pimpinan DPRD Jambi resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara yang sama dengan eks Gubernur Jambi Zumi Zola.

Yakni terkait kasus suap uang ‘ketok palu’ anggota DPRD Jambi dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada 2017 dan 2018.

Ketiga adalah Cornelis Buston (CB) selaku Ketua DPRD, AR. Syahbandar (ARS) selaku Wakil Ketua DPRD dan Chumaidi Zaidi (CZ) selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Sedangkan tiga tersangka lainnya yang belum ditangkap ialah mantan anggota DPRD Jambi Fraksi Restorasi Nurani, Cekman (C); Fraksi PKB, Tadjudin Hasan (TH), dan Fraksi PPP, Parlagutan Nasution (PN).

Kepada ketiganya, KPK langsung melakukan penahanan pertama sampai dengan 20 hari ke depan.

Demikian disampaikan Komisioner KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2020).

“Mulai tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 di Rutan KPK Gedung Merah Putih terhadap CB Ketua DPRD, ARS Wakil Ketua DPRD dan CZ Wakil Ketua DPRD,” tutur Alex.

Alex menuturkan, penahanan terhadap tiga mantan Pimpinan DPRD Jambi itu mengikuti protokol kesehatan.

Sebelum mendekam di sel tahanan masing-masing, ketiganya akan menjalani isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 selama 14 hari.

“Sebelum dimasukkan ke dalam Rutan KPK Gedung Merah Putih, akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1,” ucap Alex.

Alex menyatakan, penangkapan terhadap ketiganya itu merupakan pengembangan perkara yang diawali operasi tangkap tangan pada 28 November 2017.

Dalam penyelidikan lanjutan, diketahui bahwa praktik serupa terjadi bukan saja pada penetapan RAPB tahun anggaran 2018, tapi juga pada 2017.

“Dalam perkembangannya KPK mengungkapkan bahwa praktik uang ‘ketok palu’ tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD TA 2017,” beber Alex.

Keduabelas orang yang telah diproses hingga persidangan ialah Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola dan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik.

Lalu Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan; asisten daerah 3 Provinsi Jambi, Saifudin; pihak swasta, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang.

Selain itu juga tujuh anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di antaranya Supriono, Sufardi Nurzain, Muhammadiyah, Zainal Abidin, Elhehwi, Gusrizal dan Effendi Hatta.

Atas perbuatannya, ketiganya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. [pjst]