Breaking

logo

June 29, 2020

Divonis 7 Tahun, Eks Menpora Imam Nahrawi Gak Mau Sendirian, Seret Nama-nama yang Disebut

Divonis 7 Tahun, Eks Menpora Imam Nahrawi Gak Mau Sendirian, Seret Nama-nama yang Disebut

NUSAWARTA - Eks Menpora Imam Nahrawi sepertinya tak mau sendirian mendekam di penjara lantaran kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Karena itu, ia meminta Majelis Hakim mengusut aliran dana sebesar Rp11,5 miliar dari KONI yang membelitnya.

Imam menyatakan, sudah memaparkan nama-nama pihak sebagaimana tercantum dalam BAP penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Imam Nahrawi usai mendengar vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/6/2020) malam.

“Kepada Yang Mulia yang saya hormati. Kami tetap mohon izin Yang Mulia untuk melanjutkan pengusutan terhadap aliran dana Rp11 miliar dari KONI kepada pihak-pihak yang nyatanya tertera di BAP yang tidak diungkap dalam forum Yang Mulia ini,” pintanya.

Imam kembali memohon agar menindaklanjuti fakta-fakta hukum yang pernah terungkap di persidangan.

“Kami mohon izin Yang Mulia untuk menindaklanjuti dan saya kira KPK ini mendengar, wartawan juga mendengar, fakta-fakta hukum sudah pernah terungkap dan mohon ini tidak didiamkan,” tegas Imam.

Untuk diketahui, Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan didenda Rp400 juta subisider tiga bulan kurungan.

Imam juga dikenakan pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 18.154.230.882.

Politisi PKB itu juga dipidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai menjalani pidana pokoknya.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yang menuntut Imam Nahrawi dengan tuntutan 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negera sejumlah Rp19.154.203.882.

Tak hanya itu, Jaksa KPK menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 5 tahun setelah Imam menjalani pidana pokoknya. [pjst]