Breaking

logo

June 24, 2020

FPI-PA 212 Cs Desak MPR Berhentikan Jokowi, Politisi Demokrat: Tidak Lucu Tapi Bikin Geli

FPI-PA 212 Cs Desak MPR Berhentikan Jokowi, Politisi Demokrat: Tidak Lucu Tapi Bikin Geli

NUSAWARTA - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengomentari pernyataan sikap Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang mendesak MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Melalui akun Twitternya, Ferdinand menyebut bahwa pernyataan ANAK NKRI jadi bisa bahan tertawaan. Ditambahkannya, apa yang disampaikan ANAK itu tidak lucu tapi bikin geli. 

Diketahui, ANAK NKRI merupakan gabungan sejumlah ormas Islam, seperti Persaudaraan Alumni 212 (PA212), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan sejumlah ormas lainnya. 

"Nah begini dong, kan kita bisa tertawa bareng-bareng atas pernyataan ini. Tidak lucu tapi bikin geli (emoji tertawa)," tulis Ferdinand di akun Twitternya, seperti dilihat netralnews.com, Rabu (24/6/2020). 

Sebelumnya, sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam ANAK NKRI membuat pernyataan sikap bersama terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan bahaya kebangkitan PKI. 

Ada 8 poin pernyataan sikap ANAK NKRI yang disampaikan oleh Ketua GNPF-U, Ustaz Yusuf Muhammad Martak yang juga dihadiri pimpinan beberapa ormas Islam lainnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (22/6/2020). 

"Mendesak DPR agar sesuai Undang- Undang Dasar 1945 mendorong MK dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo apabila memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China," demikian bunyi salah satu poin dalam pernyataan sikap ANAK NKRI.

Berikut 8 poin pernyataan sikap ANAK NKRI: 

1. Menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.

2. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

4. Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum oknum pelaku makar terhadap Pancasila.

5. Sesuai UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonaan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP, karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI.

6. Mendesak DPR agar sesuai Undang- Undang Dasar 1945 mendorong MK dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo apabila memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.

7. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum melalui UU ITE terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.

8. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan. [ntrl]