Breaking

logo

June 23, 2020

Hati-Hati! Akan Ada Ancaman Pidana dalam Program Kartu Prakerja

Hati-Hati! Akan Ada Ancaman Pidana dalam Program Kartu Prakerja

NUSAWARTA - Pemerintah memastikan bakal mengevaluasi Program Kartu Prakerja agar senantiasa mengupayakan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin mengatakan, upaya ini dilakukan sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 “Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya. Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Prakerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi,” ujarnya dalam video conference, Senin 22 Juni 2020.

Kata dia, pihaknya bakal melakukan revisi pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam perbaikan aturan itu menurut dia, bakal diatur soal sanksi pidana bagi peserta Kartu Prakerja yang melakukan pemalsuan identitas.

"Kita memasukkan tuntutan pidana bagi yang memalsukan identitas dan data diri sehingga menyebabkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran dan merugikan negara," ucapnya.

Disisi lain, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna mengatakan tuntutan pidana akan diberikan langsung oleh pihak kepolisian.

Kata dia, pemberian sanksi pidana pun bergantung pada delik yang dikenakan.

"Misalnya penipuan jadi menipu bahwa seharusnya misalnya dia tidak berhak dia bilang berhak. Tapi juga ada delik dia mencuri data KTP orang. Ini bisa deliknya KUHP atau ranah UU ITE," jelas dia.

Selanjutnya kata dia, ada yurisprudensi yang juga akan mengatur sanksi bila ada data palsu. Pemerintah, kata Ketut, mulai serius untuk mencegah pemberian program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran.

"Ada disclaimer dalam Kartu Prakerja, di situ disebut bahwa harus memberikan data yang benar. Itu bisa dalam sumpah palsu, jadi bukan alamat palsu saja, ini ada sumpah palsu," ujarnya. [lwjstc]