Breaking

logo

June 30, 2020

Pihak Novel Baswedan Adukan Mabes Polri ke Ombudsman, Praktisi Hukum: Tidak Tepat!

Pihak Novel Baswedan Adukan Mabes Polri ke Ombudsman, Praktisi Hukum: Tidak Tepat!

NUSAWARTA - Praktisi Hukum Muannas Alaidid mengomentari pelaporan tim advokasi Novel Baswedan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan Mabes Polri dalam pemberian bantuan hukum terhadap dua terdakwa penyiram air keras terhadap Novel Baswedan ke Ombudsman Republik Indonesia. 

Muannas menilai, pelaporan tim advokasi Novel Baswedan itu tidak tepat karena sidang kasus penyiraman air keras telah memasuki pembacaan tuntutan oleh Jaksa, sehingga yang berhak menentukan sah atau tidaknya pemberian bantuan hukum merupakan kewenangan hakim, bukan Ombudsman. 

"Sidang Novel sudah pembacaan tuntutan Jaksa kok baru mau dilaporkan ada pelanggaran. Sah dan tidaknya kewenangan mendampingi terdakwa dipersidangan itu kewenangan hakim bukan ombudsman," kata Muannas, Selasa (30/6/2020). 

Menurutnya, jika selama ini sidang tetap berjalan artinya hakim sendiri sudah menilai tidak ada keberatan soal penunjukkan kuasa hukum Polri oleh para terdakwa. "Nah tentu punya pertimbangan dan dasar hukumnya, apalagi mereka ini anggota Polri yang terkena kasus hukum dan masih tercatat aktif," ujarnya.

Dijelaskannya, anggota keluarga Polri, Purnawirawan Polri dan keluarga, Warakuri dan Wredatama Polri dan keluarganya, bahkan duda atau janda dari anggota Polri juga mendapatkan bantuan hukum. Situasi yang sama juga berlaku di institusi TNI bagi anggota atau keluarganya bila terjerat kasus hukum, dapat meimta bantuan dari divisi hukum TNI. 

"Jadi biasa aja, silahkan cek anggota Polri yang terkena kasus hukum dari simulator SIM bahkan sampai terorisme dalam kasus Sofyan Sauri anggota brimob itu atau tindak pidana lain, mereka didampingi kuasa hukum dari Pusbakum Polri. Jadi kalo hari ini mereka mendampingi kasus novel, menurut saya biasa saja. Jadi Polri tidak boleh menolak bila ada anggota dan keluarganya minta bantuan hukum berdasarkan permohonan bahkan wajib," ungkapnya.

Muannas menambahkan, dasar hukum soal ini bisa dibaca dalam pasal 22 dan 23 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Pemberian bantuan dan nasihat hukum diberikan berdasarkan permohonan, dan lain-lain, makanya saya paham kenapa sidang jalan terus meski kuasa hukum dari Polri, hakim sudah punya pertimbangan cukup soal itu," pungkas Muannas.

Sebelumnya diberitakan, tim advokasi Novel Baswedan mengadukan Mabes Polri ke Ombudsman karena diduga melakukan malaadministrasi terkait pemberian pembelaan atau fasilitas bantuan hukum kepada kedua terdakwa penyiraman air keras kepada Novel, yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette.

"Kami berpendapat keputusan Mabes Polri yang memberikan pendampingan hukum secara institusional kepada kedua terdakwa ialah keputusan yang tidak sah secara hukum dan berpotensi terjadi konflik kepentingan yang dapat mengarahkan pada adanya indikasi pengkondisian perkara," kata tim kuasa hukum Novel, Andi Muhammad Rezaldy, Senin (29/6/2020). 

Menurutnya, meskipun Mabes Polri berpendapat bahwa kedua terdakwa dapat didampingi oleh karena adanya Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun Mabes Polri haruslah tetap juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003. [ntrl]