Breaking

logo

June 30, 2020

Tanggapi Kemarahan Jokowi, GAMKI Soroti Kerja Menteri BUMN

Tanggapi Kemarahan Jokowi, GAMKI Soroti Kerja Menteri BUMN

NUSAWARTA - DPP Covid-19, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menyoroti kerja salah satu menteri yang sedang ramai menjadi perbincangan. 

Menurut GAMKI, isu rangkap jabatannya ratusan pejabat yang menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus menjadi perhatian seluruh rakyat. 

Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat untuk menghadapi Covid-19, pemerintah telah menggelontorkan dana segar senilai ratusan triliun kepada BUMN. 

"Dengan angka sebesar itu, GAMKI meminta jajaran BUMN harus menggunakan dan mengawasi penggunaan anggaran dengan benar dan transparan," kata Sahat pada Netralnews, Selasa (30/6/2020).

Pernyataan ini disampaikan Sahat, menyikapi rapat terbatas kabinet dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Menteri untuk melakukan langkah-langkah extraordinary dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pada rapat kabinet, Jokowi marah pasalnya suasana sedang krisis namun tidak kelihatan sense of crisis dari para menteri. Presiden mengatakan para menteri masih biasa-biasa saja, padahal pandemi corona telah memberikan dampak sangat berat bagi rakyat Indonesia.

"Presiden meminta kerja keras dan kerja cepat. Namun ada ratusan pejabat BUMN yang rangkap jabatan. Bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas dengan benar jika fokusnya terbagi. Seharusnya Menteri BUMN mempertimbangkan hal ini," ujar Sahat. 

GAMKI juga meminta agar penggunaan anggaran untuk BUMN jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok tertentu untuk kepentingan di luar penyehatan perusahaan pelat merah. 

"Jangan sampai oknum pejabat ada yang mencoba menggunakan anggaran Covid-19 untuk pribadi dan kelompoknya. Menteri BUMN harus tegas mengawasi penggunaan anggaran ini," kata dia. 

Menurutnya, BUMN yang seharusnya memberi keuntungan malah disuntik dari pajak rakyat. Ini harus jadi perhatian jangan sampai menambah masalah yang berujung krisis baru.

Masalah Menteri BUMN hanyalah salah satu catatan saja. Para Menteri lainnya juga harus benar-benar memahami pesan politik Kepala Negara untuk bekerja lebih maksimal lagi, sehingga pandemik corona dapat tertangani dengan efektif dan maksimal.

"Para Menteri dan Pejabat negara harus segera melakukan kerja-kerja yang extraordinary. Jangan ada Menteri atau Pejabat yang justru berusaha mengambil keuntungan pribadi atau kelompok di masa pandemik corona. Apalagi dengan anggaran penanganan Covid-19 yang sangat besar jumlahnya," pungkas Sahat. [ntrl]