-->

Breaking

logo

June 24, 2020

Usut Pengadaan Helikopter SAR Senilai 130 Miliar, Ketua KPK Diminta Jangan Tutup Telinga

Usut Pengadaan Helikopter SAR Senilai 130 Miliar, Ketua KPK Diminta Jangan Tutup Telinga
NUSAWARTA - Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane meminta Ketua KPK Firli Bahuri agara mengusut kasus korupsi dalam pengadaan Helikopter SAR, yang diduga melibatkan oknum petinggi Basarnas dan PTDI.

Selain itu, KPK juga perlu mencermati sejumlah proyek pengadaan helikopter di Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya.

“Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter SAR itu diduga merugikan negara sekitar Rp 130 miliar,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6).

Dari penelusuran IPW, pada tahun 2015 Basarnas membeli dua Helikopter SAR dari PTDI, jenis Douphin AS365 buatan pabrikan Airbus, dengan anggaran mencapai 395 miliar lebih.

Lalu pada tahun 2017 Basarnas kembali mengajukan anggaran ke Kemenkeu untuk pengadaan dua unit Helikopter SAR buatan Leonardo Helikopter jenis AW139. Tak tanggun- tanggung anggaran untuk dua helikopter AW139 itu sebesar Rp 529 miliar.

Namun memasuki Tahun 2018, Kepala Basarnas M Syaogi berpikiran lain, dengan anggaran Rp 529 miliar tersebut Kabasarnas inginnya membeli Helikopter Douphin lagi.

“Jika saat pengajuan ke Kemenkeu untuk pembelian dua unit helikopter Douphin, tentu harganya tidak akan sebesar Rp 529 miliar karena tahun 2015/2016 Basarnas baru membeli dua unit helikopter Douphin dengan harga Rp 395 miliar, ada eskalasi harga selang satu tahun kenaikan maksimumnya sebesar 10 persen dari harga Rp 395 milyar, yakni maksimum Rp 430 milyar,” ungkap Neta.

Karena itu, dari penelusuran IPW dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Basarnas ini ada selisih harga sekitar Rp 130 miliar lebih yang patut dipertanggung jawabkan.

IPW juga berharap agar KPK mencermati sejumlah proyek pengadaan helikopter yang saat ini sedang berlangsung di Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya agar uang negara tidak digerogoti para tikus koruptor.

“Ada lima orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi helikopter SAR. Dalam waktu dekat kami akan menyerahkan data- datanya ke KPK. Komjen Firli sebagai perwira tinggi Polri di KPK juga benar- benar bisa mengamankan uang negara dari para pencoleng,” tutur Neta. [pjst]