Breaking

logo

July 5, 2020

Bedah Kebijakan Fiskal Sejak Kemerdekaan, Sri Mulyani Beber Pencapaian Orde Baru

Bedah Kebijakan Fiskal Sejak Kemerdekaan, Sri Mulyani Beber Pencapaian Orde Baru
NUSAWARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama sejumlah ekonom merilis buku berjudul “Terobosan Baru Atas Perlambatan Ekonomi”. Buku itu menjabarkan tantangan sebagai seorang teknokrat yang harus memutuskan berbagai kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan yang dinamis.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada perbedaan saat dirinya menjadi akademisi dan pejabat pemerintah.

“Ide-ide yang biasanya muncul pada saat kita menjadi akademisi, tak bisa serta-merta diterapkan ketika menjadi pengambil kebijakan apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini,” ujarnya dalam bedah buku Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI), Sabtu(4/7).

Sri Mulyani lantas membandingkan sejumlah kebijakan fiskal sejak era Indonesia merdeka hingga kini. Menurutnya, APBN memiliki peranan penting dan hampir identik dengan jatuh bangunnya republik ini mulai awal kelahirannya saat merdeka dari penjajahan.

Disebutkannya, kebijakan di tiap era memiliki perbedaan. Semuanya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, termasuk saat sulit ditengah deraan pandemi Covid-19. “Berbagai adjustment dan berbagai pilihan harus diambil di tengah harapan masyarakat yang besar,” katanya.

Dijelaskannya, pada saat Indonesia merdeka di mana institutional setting belum memadai karena baru saja lepas dari penjajahan Belanda. Tapi sudah dituntut harus berdiri tegak diatas kaki sendiri sebagai negara yang merdeka sesuai dengan cita-cita UUD 1945 dan Pancasila.

“Presiden kita yang pertama (Soekarno), mungkin beliau tidak memiliki kemewahan (anggaran). Karena memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia dari nol, dengan tata kelola peraturan perundang-undangan legacy atau warisan dari penjajah,” ujarnya.

Hal ini membawa dampak pada era selanjutnya. Indonesia menghadapi krisis fiskal pada masa-masa peralihan dari era Orde Lama ke Orde Baru. Hal ini terlihat dari upaya negosiasi dengan banyak kreditor yang tergabung dalam Paris Club.

“Pada pertengahan tahun 60-an kita harus melakukan negosiasi utang ke banyak kreditor. Paris Club yang pertama,” jelasnya.

Mengutip laman Wikipedia, Paris Club adalah grup informal pejabat-pejabat finansial dari 19 negara terkaya di dunia, yang menyediakan layanan finansial seperti strukturisasi hutang, keringanan hutang, pembatalan hutang kepada negara peminjam dan para kreditornya. Lembaga ini didirikan pada tahun 1956.

Mantan pejabat Bank Dunia ini kemudian melanjutkan bagaimana kebijakan fiskal di era Orde Baru, saat almarhum Presiden Soeharto memimpin. Patut disyukuri, para teknokrat saat itu telah berhasil melakukan milestone atau pencapaian luar biasa di masa itu.

“Pencapaian luar biasa saat Orde Baru yang ditandai dengan reformasi di bidang keuangan negara. Ada penerapan balance budget di mana defisit hanya boleh dibiayai oleh utang yang berasal dari bilateral dan multilateral. Itu berkaca pada kejadian hiperinflasi pada 1960-an, ketika pembiayaan utang dilakukan dengan cara mencetak uang. Di situlah disiplin itu menimbulkan suatu stabilitas,” jelasnya.

Sayangnya hal itu tidak terdokumentasi dengan baik. “Saya semenjak jadi menteri keuangan menyadari, banyak hal yang terjadi di republik ini kita tidak meng-capture-nya secara sangat detail sehingga banyak yang bisa kita pelajari mungkin sekarang harus belajar dari oral learning seperti ini,” lanjutnya.

Perjalanan perbaikan fiskal lantas berlanjut pada akhir 1980-an kala pemerintah mereformasi perpajakan, imbuhnya. Reformasi tersebut dilakukan karena adanya gejolak harga minyak yang menggerus penerimaan negara.

Satu dekade kemudian, Indonesia lantas memasuki era reformasi. Pada masa itu banyak aturan perundang-undangan yang dibuat dengan semangat reformasi.

“You can named it, mulai dari mulai UU Bank Indonesia menjadi independen, UU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, UU BPK, UU Hubungan Keuangan Pusat Derah, Desentralisasi Fiskal, UU perbankan, UU korporasi, UU Persaingan Usaha, itu semuanya adalah pondasi dari ekonomi modern Indonesia yang dibangun dalam waktu luar biasa singkat oleh presiden Habibie,” tambah Sri Mulyani.

“Saya kebetulan menjadi menteri keuangan tahun 2005 akhir hingga tahun 2010, itu kalau orang Jawa dibilangnya ketiban sampur. Karena banyak UU itu dibuat pada akhir 90-an dan awal tahun 2000, dan implementasinya dimulai pada saat pemerintahan Pak SBY,” katanya.

Kini dirinya menjadi Menkeu untuk kedua kalinya di pemerintahan Presiden Jokowi. Ani mengaku tantangan terbesar salah satunya menghadapi revolusi industri 4.0. Pemerintah harus mengejar pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.

“Saat kita fokus membangun SDM dan iklim usaha yang sehat tiba-tiba dikejutkan dengan Covid-19. Ini me-reset semuanya,” tuturnya. [idns]