Breaking

logo

July 31, 2020

Joker Ditangkap, Politisi Demokrat Singgung Jokowi dan Harun Masiku

Joker Ditangkap, Politisi Demokrat Singgung Jokowi dan Harun Masiku
NUSAWARTA - Keberhasilan Polri menangkap buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, mendapat apresiasi banyak pihak.

Pujian juga datang salah satunya datang politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto.

Akan tetapi, anggota Komisi III DPR RI ini berharap Korps Bhayangkara itu juga bisa menangkap buronan lainnya, salah satunya Harun Masiku.

“Mestinya Presiden harus mempunyai politicall will yang kuat dan memerintahkan para aparatnya agar para buron yang lain termasuk Harun Masiku bisa tertangkap,” ucap Didik, Jumat (31/7/2020).

Politisi asal Jawa Timur ini menuturkan, banyaknya kerusakan sistem, aparat dan institusi yang berpotensi terjadi akibat perilaku seorang Djoko Tjandra.

Karenanya dia mengingatkan Kemenkumham, khususnya Dirjen Lapas untuk waspada dan berhati-hati agar tidak menimbulkan daya rusak baru di Lapas.

Demikian juga, Mahkamah Agung yang harus arif dan bijaksana dalam memproses peninjauan kembali (PK) yang diajukan pria yang beken disapa dengan Joker itu.

“Mudah-mudahan sistem hukum termasuk Mahkamah Agung tidak menjadi target kerusakan berikutnya oleh Djoko Tjandra,” ujarnya.

Selain itu, ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menyebut, kasu Djoko Tjandra ini bisa jadi kesempata besar bagi pemerintah.

Yakni belajar sekaligus menggali serta memastikan kepada Djoko terkait rusaknya sistem, aparat dan sarana kelembagaan yang dikendalikan atau setidaknya dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Dengan begitu, pemerintah bisa langsung melakukan pembenahan dan perbaikan.

“Mulai sistem, aparat dan sarananya. Kalau perlu lakukan audit untuk menemukan kerusakannya, agar tidak akan terulang lagi di kemudian hari,” tekan Didik.

Didik menambahkan, apabila bebannya ada di aparatnya maka lakukan pengawasan melekat dan pembinaan serta sanksi yang tegas dan terukur.

Jangan sampai sistem pertahanan negara dan sistem hukum jebol dan rusak oleh oknum aparatnya sendiri.

“Kalau mental dan moral aparat negara kita masih seperti itu, tentu akan membahayakan eksistensi sebuah negara,” ingatnya.

Jika memang dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan kewenangan, maka harus segera dilakukan proses administratif dan proses hukum.

“Karena perbuatan demikian sangat tidak boleh ditoleransi,” tandasnya.

Untuk diketahui, penangkapan Djoko sendiri merupakan perintah Presiden Joko Widodo kepada Polri.

Perintah itu lantas ditindaklanjuti Kapolri Jendral Idham Azis dengan membentuk tim khusus yang akhirnya mengetahui keberadaan Djoko di Malaysia.

Hal itu lantas dilanjutkan dengan surat yang dikirim Kapolri ke Kepolisian Diraja Malaysia yang bisa menangkap Djoko pada Kamis (30/7) siang.

Selanjutnya, tim khusus yang dipimpin Kabareskrim langsung berangkat ke Malaysia untuk menjemput Djoko.

Djoko lalu diterbangkan dari Kuala Lumpur ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdanakusuma.

Sosok yang kini dijuliki Joker itu akhirnya tiba di Indonesia sekitar pukul 22.40 WIB. [pjst]