Breaking

logo

July 1, 2020

Jokowi Marah Serapan Anggaran Rendah, Dahlan Iskan Heran: dengan Perppu Sapu Jagat Itu Kan Boleh Enggak Tender

Jokowi Marah Serapan Anggaran Rendah, Dahlan Iskan Heran: dengan Perppu Sapu Jagat Itu Kan Boleh Enggak Tender

NUSAWARTA - Dahlan Iskan mengaku sulit menganalisis penyebab serapan anggaran Kemenkes baru 1,53 persen dari total Rp75 triliun.

Sebelumnya, hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Itana Negara, 18 Juni 2020 lalu.

Saat itu, Jokowi kesal karena anggaran masih minim terserap, hingga membuat rupiah di masyarakat makin menipis.

Keheranan mantan Menteri BUMN itu diungkap dalam Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan TVOne, Selasa (30/6) malam.

“Itu apa enggak salah? Kan sudah ada Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020),” ujarnya.

“Terus terang saya agak sulit menganalisis, apalagi kita tahu satu-satunya yang menghambat pencairan anggaran dalam keadaan normal itu, tender,” sambungnya.

Dahlan kemudian bercerita pengalaman saat menjadi menteri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengakui, penyerapan anggaran setiap tahun biasanya sangat rendah sepanjang Januari hingga Juni.

Kemudian Juli-September meningkat dan akan terus meningkat di akhir tahun.

“Waktu saya jadi menteri, anggaran itu kan berlaku sejak 1 Januari, tetapi untuk proses tender (penyerapan anggaran) itu memakan waktu,” katanya.

“Persiapan tender itu baru Maret. Mungkin April-Mei baru ada keputusan (pemenang tender) dan Juli baru dilaksanakan,” lanjut Dahlan.

Kondisi tersebut, menurut Dahlan, tentu berbeda dengan keadaan di masa sekarang, saat pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi diketahui telah mengeluarkan Perppu Nomor 1/2020 untuk memudahkan dalam membelanjakan uang negara.

“Dengan perppu sapu jagat itu kan boleh enggak tender. Bisa lewat penunjukan langsung. Jadi, apanya yang kurang?” heran dia.

“Presiden bahkan juga berjanji akan kembali mengeluarkan peraturan, jika dirasa masih kurang,” ucapnya.

Dahlan kemudian memaparkan pengalaman, yang kemungkinan menjadi penyebab penyerapan anggaran sejumlah kementerian tetap rendah, meski presiden telah mengeluarkan perppu.

Menurutnya, kemungkinan disebabkan cara berpikir yang berbeda antara pejabat politik dengan para birokrat.

Posisi yang termasuk jabatan politik adalah menteri dan presiden.

Sementara pelaksana sebuah kebijakan di lapangan, diemban para birokrat setingkat direktur jenderal, direktur dan pejabat lain di kementerian.

“Jadi, cara berpikirnya agak berbeda. Pejabat politik itu ingin sebuah kebijakan cepat (dilaksanakan), tetapi dalam pikiran para birokrat tetap ada peluang (dalam sebuah kebijakan) terjadi pelanggaran yang berisiko hukum,” terangnya.

Dahlan mencontohkan, bahkan melanggar prosedur pelaksanaan saja, birokrat bisa dianggap melakukan korupsi.

Misalnya, membeli barang yang sudah disetujui atasan.

Bisa bermasalah hanya karena tidak direncanakan dalam anggaran sebelumnya.

“Dalam pikiran birokrasi, lebih baik dimarahi atasan daripada masuk tahanan,” katanya.

“Sekarang, bagaimana cara presiden meyakinkan birokratnya, bahwa kebijakan yang diambil tidak akan masalah,” pungkas Dahlan. [pjst]