Breaking

logo

July 1, 2020

RUU Keamanan Nasional Hong Kong Disahkan, Pelanggar Dapat Dipenjara Seumur Hidup

RUU Keamanan Nasional Hong Kong Disahkan, Pelanggar Dapat Dipenjara Seumur Hidup

NUSAWARTA - Hukuman penjara seumur hidup menanti pelanggar UU Keamanan Nasional. RUU itu sah menjadi undang-undang pada hari Selasa (30/6), tetapi teks lengkapnya baru diungkapkan beberapa jam kemudian.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, membela undang-undang itu, dengan mengatakan regulasi baru tersebut mengisi "celah" dalam keamanan nasional. Sementara itu para kritikus mengatakan undang-undang baru ini secara efektif membatasi protes dan merongrong kebebasan Hong Kong.

"Hak-hak kami sedang direnggut; kebebasan kami hilang; aturan hukum kami, independensi peradilan kami hilang," kata Ted Hui yang merupakan legislator oposisi, dilansir dari laman BBC, Rabu (1/7).

Inggris, UE, dan NATO menyatakan keprihatinan dan kemarahan, sementara kelompok pro-demokrasi mulai membubarkan diri di tengah kekhawatiran akan adanya pembalasan segera.

Washington, yang juga mendesak Beijing untuk mempertimbangkan kembali, sudah mulai mengakhiri perlakuan istimewa yang dinikmati Hong Kong dalam perdagangan dan perjalanan dengan AS - membuatnya setara dengan China daratan.

Undang-undang itu berlaku bagi penduduk tetap dan tidak tetap di Hong Kong. Beberapa poin yang dimuat dalam undang-undang tersebut antara lain:

- Kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing dapat dihukum dengan hukuman minimal tiga tahun, dengan maksimum hukuman seumur hidup.

- Menyebabkan kebencian terhadap pemerintah pusat China dan pemerintah daerah Hong Kong sekarang merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 29.

- Merusak fasilitas transportasi umum dapat dianggap sebagai terorisme - pengunjuk rasa sering menargetkan infrastruktur kota selama demonstrasi yang berlangsung lama.

- Mereka yang terbukti bersalah tidak akan diizinkan menduduki jabatan publik.

- Beijing akan mendirikan kantor keamanan baru di Hong Kong, dengan personel penegak hukumnya sendiri - tidak ada yang akan berada di bawah yurisdiksi otoritas lokal.

- Beijing juga dapat mengambil alih penuntutan dalam kasus-kasus yang dianggap "sangat serius", sementara beberapa persidangan akan disidangkan secara tertutup. [akrt]