Breaking

logo

August 2, 2020

PSI: Buat Apa Ganjil Genap? Mungkin Anies Lelah dan Bingung

PSI: Buat Apa Ganjil Genap? Mungkin Anies Lelah dan Bingung
NUSAWARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan mulai kebingungan mencari jalan keluar untuk mengatasi kasus Covid-19 yang justru semakin melambung akhir-akhir ini.

Hal ini disampaikan politikus PSI DPRD DKI Anthony Winza menanggapi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di 25 ruas jalan Ibu Kota yang resmi diterapkan mulai Senin (3/8/2020).

"Di tengah pandemi begini, buat apa memaksakan Ganjil Genap? Mungkin Pak Anies lelah dan bingung, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat," kata Anthony kepada wartawan Minggu (2/8/2020).

Kebijakan ini menurut Anthony cukup ganjil. Sebab  Ganjil Genap hanya akan membuat warga berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan massal. 

Sedangkan kendaraan umum merupakan satu tempat paling rawan terjadi penularan wabah mematikan itu.

"Kebijakan Ganjil Genap bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Namun, di masa pandemi Covid-19, transportasi umum memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kebijakan Ganjil Genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," tuturnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga 31 Juli 2020, di DKI Jakarta terdapat 21.339 kasus Covid-19. Selama seminggu terakhir, rata-rata jumlah kasus sekitar 400 orang per hari. 

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa PSBB sekitar 100 orang per hari.

Menurut Anthony, saat ini tidak ada jaminan bahwa semua pengguna angkutan massal di Jakarta bisa menjaga jarak aman di dalam bus atau di ruang tunggu angkutan massal. 

Hal ini jelas sangat riskan terjadi penularan Covid-19.

“Lalu lintas memang mulai macet, tapi pandemi Covid-19 belum terkendali. Bahkan saat ini kondisinya jauh lebih parah jika dibandingkan dengan masa PSBB. Jika Ganjil Genap diberlakukan, maka akan semakin banyak warga Jakarta yang berdesak-desakan di transportasi umum. Kebijakan ini sangat membingungkan,” tuntasnya. [akrt]